Patok Titik Nol IKN
IKN, Antara Harapan dan Kenyataan
Indah. Kata ini sepertinya sangat pas untuk menggambarkan panorama alam di Ibu Kota Negara (IKN) “Nusantara” di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagaimana tidak, kawasan bakal pusat pemerintahan ini terletak di tengah perkebunan yang hijau dengan udara yang sangat bersih.
Jika kelak Istana Presiden RI atau Gedung DPR/MPR/DPD RI sudah berdiri di dataran tinggi yang tempo hari dijadikan tempat berkemah Presiden Jokowi dan para Menterinya itu, betapa mempesonanya pemandangan dari luar jendela, yakni hamparan lautan hijau tanaman industri yang membentang bak permadani raksasa dengan langit yang berwarna biru terang. Indah bak lukisan.
Kawasan Inti/Pusat Pemerintahan
Bisa dipastikan, siapapun yang menyaksikan pemandangan seperti itu akan betah berlama-lama menikmatinya. Tak kecuali saya yang pada pertengahan April 2022 lalu berkesempatan untuk mengunjungi kawasan IKN dan menikmati kesegaran serta keindahan alamnya.
Untuk menuju kawasan IKN di wilayah perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) itu hanya bisa diakses melalui Kota Balikpapan atau Kota Samarinda. Baik melalui Balikpapan maupun Samarinda, jalan menuju ke IKN dapat ditempuh melalui Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda) kemudian keluar di gerbang tol Samboja yang dekat dengan Bukit Soeharto.
Selepas dari jalan tol, jalan menuju IKN benar-benar mendebarkan. Melintasi berbagai jenis perbukitan, kontur jalan yang merupakan satu-satunya jalan menuju IKN ini penuh dengan tanjakan dan turunan yang ekstrem, serta kelokan yang sangat tajam. Jika Anda pernah melintasi jalur Alas Roban di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, mungkin tidak akan sulit untuk membayangkannya.
Melewati jalan berkelok-kelok dengan kontur jalan yang ekstrem sama sekali tidak mencerminkan akses menuju Ibukota, yang lazimnya adalah jalan mendatar, lebar dan lurus plus aspal yang licin. Kalau ini kebalikannya: jalan berkelok, sempit dan sebagian tidak rata. Sampai-sampai ada teman yang berseloroh apabila ada tamu negara yang datang ke IKN pasti akan kapok untuk balik lagi he-he..
Bukan hanya itu, akses jalan menuju kawasan IKN juga masih harus melewati sejumlah kawasan hutan yang lebat dengan jejeran pohon besar dan rindang, yang tentu saja sulit dipastikan keamanannya. Di beberapa kawasan hutan bahkan masih banyak sekawanan kera yang menampakkan diri di pinggir jalan sambil mencari makanan.
Setelah melewati jalan yang ekstrem dan memompa adrenalin selama sekitar satu jam, maka akan sampai ke wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, yang bisa dikatakan lebih mirip kawasan transmigran. Rumah-rumah penduduk di Kecamatan Sepaku ini masih jarang dan beratapkan seng.
Dari jalur utama Balikpapan-PPU, perjalanan menuju IKN akan dilanjutkan melalui jalan tanah dan bebatuan tetapi cukup lebar. Di depan pintu gerbang menuju IKN akan ada sejumlah petugas TNI dan Polri yang berjaga dan menanyakan apa keperluannya masuk ke kawasan IKN. Sepanjang menyebutkan apa keperluan dan jumlah rombongannya secara jujur maka petugas akan memberikan jalan.
Dari gerbang masuk kawasan IKN ini masih ada jarak sekitar satu kilometer untuk menuju Titik Nol IKN. Kawasan Titik Nol berada di dataran rendah, yang hanya bisa diakses melalui puluhan anak tangga untuk menuju lokasi tempat prosesi pencampuran tanah dan air dari 34 provinsi, yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ada juga puluhan jenis tanaman yang ditanam oleh para gubernur di Indonesia.
Menuju ke Titik Nol IKN
Saat ini kawasan Titik Nol IKN lebih mirip sebagai destinasi wisata dadakan. Banyak warga dari berbagai daerah di Kalimantan yang datang ke Titik Nol hanya untuk mengetahui di mana Jokowi dan para Menterinya itu hadir meresmikan bakal kawasan IKN ini, sembari tentunya foto-foto atau selfie. Jadi kebanggaan juga katanya pernah singgah dan mengabadikan gambar di lokasi yang akan bersejarah ini.
“Saya dari Balikpapan jam 10 dan baru nyampei sini jam 12.30, lumayan bisa ketemu dengan tempatnya Pak Jokowi meresmikan Titik Nol ini sekalian juga bisa bisa foto-foto,” kata seorang ibu yang mengaku sengaja membawa keluarga besarnya untuk berwisata ke IKN.
Pas di Titik Nol IKN
Dari Titik Nol, kebanyakan pengunjung yang penasaran ingin melanjutkan perjalanan menuju kawasan perkemahan tempat Jokowi dan para Menteri bermalan dengan tenda alias camping. Jaraknya sekitar dua kilometer dari Titik Nol dan berada di dataran tinggi. Kawasan puncak inilah disebut sebagai bakal Kawasan Inti/Pusat Pemerintahan yang pemandangannya menakjubkan.
Di tempat ini masih ada beberapa sisa pembangunan kemah Jokowi, seperti kayu yang menjadi alas tenda, baik Tenda 1 sebagai tempat menginap Jokowi maupun tenda-tenda lainnya sebagai tenda untuk para Menteri. Masih berdiri juga kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu yang digunakan Jokowi dan para Menteri saat ke kamar kecil.
Tempat Jokowi dan para Menterinya berkemah
Memang menyusul pemberitaan yang cukup masif mengenai peresmian IKN oleh Presiden Jokowi pada 14 Maret 2021 lalu, banyak warga yang tertarik untuk datang ke IKN ini, baik perorangan maupun rombongan. Dan petugas yang menjaga kawasan ini tidak membatasi warga yang datang, hanya ditanya apa tujuannya, dari daerah mana asalnya dan jumlahnya berapa orang. Itu saja. Setelah itu baru boleh masuk ke kawasan IKN.
Pembangunan IKN
Sekalipun pemandangannya indah, Kawasan IKN masihlah berupa semak belukar. Baru ada pembukaan lahan atau pengerasan lahan, dan spanduk bertuliskan “Kawasan Inti/ Pemerintah Pusat” serta Posko IKN yang dibangun atas nama Kodam VI/Mulawarman di dataran tinggi tempat Jokowi dan para Menterinya berkemah. Selain itu hanya ada beberapa truk dan alat berat yang sedang melakukan perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan di kawasan IKN
Artinya masih sangat jauh untuk IKN ini berdiri dan menjadi pusat kendali Pemerintahan di Indonesia dengan luas total 270.000 hektare. Padahal, Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 15 Februari 2022 lalu dan Presiden Jokowi juga sudah menargetkan upacara kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang bisa diselenggarakan di IKN (Baca UU No 3/2022 tentang IKN di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1791.pdf)
Itu berarti hanya tersisa waktu tidak lebih dari dua tahun untuk mengejar pembangunan di IKN. Agak musykil—untuk tidak mengatakan mustahil—bila kawasan ini benar-benar dapat disulap hanya dalam waktu dua tahun dari perkebunan ecaliptus menjadi hutan beton layaknya Ibukota.
Maka tentu perlu kerja-kerja yang sangat keras dan dukungan dari semua pihak agar proses pembangunan IKN dapat dipercepat dalam waktu dua tahun. Tentu ini pekerjaan raksasa yang tidak bisa diwujudkan hanya dengan mengandalkan Otorita IKN saja melainkan juga sumbangsih dari segenap komponen bangsa.
Sebagai perbandingan saja, pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru—yang jaraknya hanya sekitar 40 kilometer atau 1 jam perjalanan darat—itu sampai sekarang belum selesai. Rencana itu sudah digaungkan sejak 2010 dan Gedung Perkantoran untuk Gubernur Kalsel juga sudah didirikan di Kota Banjarbaru tetapi pusat pemerintahan tetap saja lebih banyak dilakukan di Kota Banjarmasin.
Kendalanya apa? Kendalanya adalah pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel itu bukan sekadar pemindahan fisik gedung perkantoran dari Banjarmasin ke Banjarbaru melainkan juga pemindahan pusat kegiatan atau aktivitas pemerintahan yang menyangkut dengan pemindahan SDM dan segenap infratrukturnya.
Pengalaman saya saat berkunjung ke Banjarmasin dan Banjarbaru pada pertengahan Maret 2022 lalu, mendapati keluhan dari sejumlah PNS di Perkantoran Gubernur Kalsel karena mereka menjadi jauh ke tempat kerja. Sekalipun disediakan bus angkutan karyawan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, tetapi karena mayoritas domisilinya di Banjarmasin maka mereka enggan juga jika setiap hari harus bolak-balik kerja ke Banjarbaru.
Kantor Gub. Kalsel sudah dipindah ke Banjarbaru tapi ternyata
Kantor Gub di Banjarmasin juga masih saja dipakai
Belum lagi pemindahan kantor-kantor dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jumlahnya banyak dan juga harus dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Selain memerlukan anggaran yang tentu saja tidak sedikit, pemindahan ini juga harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur bagi aktivitas pemerintahan di Ibukota baru Kalsel.
Jangan sampai terulang lagi pengalaman saya waktu berkunjung ke Kantor Gubernur Kalsel di Kota Banjarbaru. Pada saat acara pertemuan dengan Gubernur Kalsel selesai menjelang waktu sholat Jumat, ternyata belum ada Masjid Jami di kompleks perkantoran Gubernur tersebut. “Adanya masjid di luar kompleks perkantoran ini, Pak. Jauh,” kata seorang pegawai Kantor Gubernur Kalsel. Waduh!***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar